Jumat, 13 November 2009

MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)

A.Pengaruh Perang Dingin Terhadap Indonesia
Setelah Perang Dunia II berakhir ternyata muncul dua negara super power di dunia yang saling berebut pengaruh di berbagai kawasan dunia. Dua kekuatan itu adalah yaitu Amerika Serikat yang berhaluan demokrasi-kapitalis dan Uni Soviet yang berhaluan sosialis-komunis.
Perang dingin berdampak pada peta perpolitikan dunia pada saat itu, sehingga dunia seolah terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: negara-negara Blok Barat yang menganut paham demokrasi, negara-negara Blok Timur yang menganut paham komunis dan negara-negara Non Blok yang tidak memihak Blok Barat dan tidak memihak Blok Timur.
1.Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Masa Perang Dingin
Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia lebih condong kepada negara-negara Blok Barat dalam rangka mendapatkan pinjaman dana dari negera-negara tersebut untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang hampir mengalami kebangkrutan. Dengan adanya pinjaman ini secara tidak langsung Indonesia mulai dipengaruhi oleh Blok Barat yang tercermin dari kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia yang cenderung pro-Barat, walaupun tetap berusaha untuk netral dengan tidak memihak salah satu blok yang ada.
2.Peran Lembaga Keuangan Internasional Terhadap Pemerintah Orde Baru
Pada masa Orde Baru setahap demi setahap bisa keluar dari keterpurukan ekonomi melalui bantuan dari negara-negara Barat. Perbaikan ekonomi dilakukan dalam bentuk pembangunan yang disebut dengan rencana pembangunan lima tahun. Adapun negara-negara Barat yang membantu Indonesia tersebut dalam bentuk konsorsium yang dinamakan IGGI (Inter-Gouvernmental Group on Indonesia) yang beranggotakan Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Inggris, Perancis, Jerman Barat, Belgia, Italia, dan Swiss. Negara-negara maju tersebut pada tanggal 23-24 Pebruari 1967 diadakan pertemuan di Amsterdam (Belanda) menyepakati membentuk badan IGGI untuk memberi kredit kepada Indonesia dengan bantuan pinjaman syarat-syarat ringan.

B.Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru
1. Faktor Penyebab Munculnya Reformasi
Perjalanan panjang sejarah Orde Baru di Indonesia dapat melaksanakan pembangunan sehingga mendapat kepercayaan dalam dan luar negeri. Mengalawai perjalannya pada dasawarsa 60-an rakyat sangat menderita pelan-pelan keberhasilan pembangunan melalui tahapan dalam pembangunan lima tahun (Pelita) sedikit demi sedikit kemiskinan rakyat dapat dientaskan. Sebagai tanda terima kasih kepada pemerintah Orde Baru yang berhasil membangun negara, Presiden Soeharto diangkat menjadi "Bapak Pembangunan ".
Temyata keberhasilan pembangunan tersebut tidak merata, maka kemajuan Indonesia temyata hanya semu belaka. Ada kesenjangan yang sangat dalam antara yang kaya dan yang miskin. Rakyat mengetahui bahwa hal ini disebabkan cara-cara mengelola negara yang tidak sehat ditandai dengan merajalela korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Protes dan kritik masyarakat seringkali dilontarkan namun pemerintah Orba seolah-olah tidak melihat, dan mendengar, bahkan masyarakat yang tidak setuju kepada kebijaksanaan pemerintah selalu dituduh sebagai "PKI", subversi, dan sebagainya.
Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi, harga-harga mulai membumbung tinggi sehingga daya beli rakyat sangat lemah, seakan menjerit lebih-lehih banyak perusahaan yang terpaksa melakukan "PHK" karyawannya. Diperburuk lagi dengan kurs rupiah terhadap dolar sangat rendah. Disinilah para mahasiswa, dosen, dan rakyat mulai berani mengadakan demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah. Setiap hari mahasiswa dan rakyat mengadakan demonstrasi mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998, dengan berani meneriakkan reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum.
Pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto berupaya untuk memperbaiki program Kabinet Pembangunan VII dengan menggantikan dengan nama Kabinet Reformasi, namun tidak mendapat tanggapan rakyat. Pada hari berikutnya tanggal 21 Mei 1998 dengan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Presiden Prof. DR. B.J. Habibie.
2.Krisis Ekonomi
Diawali krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997 berimbas pada Indonesia, bangunan ekonomi Indonesia temyata belum kuat untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah turun dari Rp. 2.575,00 menjadi Rp. 2.603,00 pada 1 Agustus 1997. Tercatat di bulan Desmeber 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai R. 5.000,00 perdolar, bahkan mencapai angka Rp. 16.000,00 perdolar pada sekitar Maret 1997.
Nilai tukar rupiah semakin melemah,pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0 % sebagai akibat lesunya ikiim bisnis. Kondisi moneter mengalami keterpurukan dengan dilikuidasinya 16 bank pada bulan Maret 1997. Untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan mengeluarkan Kredit Likuidasi Bank Indonesia (K.LBI), temyata tidak membawa hasil sebab pinjaman BLBI terhadap bank bermasalah tersebut tidak dapat mengembalikan. Dengan demikian pemerintah harus menanggung beban utang yang cukup besar. Akibatnya kepercayaan dunia intemasional mulai menurun. Krisis moneter ini akhimya berdampak pada krisis ekonomi sehingga menghancurkan sistem fundamental perekonomian Indonesia.
a.Utang Negara Republik Indonesia.
Penyebab krisis diantaranya adalah utang luar negeri yang sangat besar, terhitung bulan Pebruari 1998 pemerintah melaporkan tentang utang luar negeri tercatat :
utang swasta nasional Rp. 73,962 miliar dolar AS + utang pemerintah Rp. 63,462 miliar dolar AS, jadi utang seluruhnya mencapai 137,424 miliar dolar AS. Data ini diperoleh dari pernyataan Ketua Tim Hutang-Hutang Luar Negeri Swasta (HLNS), Radius Prawiro seusai sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha pada 6 Pebruari 1998.
Perdagangan luar negeri semakin sulit karena barang dari luar negeri menjadi sangat mahal harganya. Mereka tidak percaya kepada para importir Indonesia yang dianggap tidak akan mampu membayar barang dagangannya. Hampir semua negara tidak mau menerima letter of credit (L/C) dari Indonesia. Hal ini disebabkan sistem perbankan di Indonesia yang tidak sehat karena kolusi dan korupsi.
b. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945.
Pemerintah Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kurang memperhatikan dengan seksama kondisi riil masyarakat agraris, dan pendidikan masih rendah, sehingga akan sangat sulit untuk segera berubah menjadi masyarakat industri. Akibatnya yang terpacu hanya masyarakat kelas ekonomi atas, para orang kaya yang kemudian menjadi konglomerat. Meskipun gross national product (GNP) pada masa Orba pernah mencapai diatas US$ 1.000,00 tetapi GNP tersebut tidak menggambarkan pendapatan rakyat sebenamya, karena uang yang beredar sebagian besar dipegang oleh orang kaya dan konglomerat. Rakyat secara umum masih miskin dan kesenjangan sosial ekonomi semakin besar.
Pengaturan perekonomian pada masa Orba sudah menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Yang terjadi adalah berkembangnya ekonomi kapitalis yang dikuasai para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli korupsi, dan kolusi.
c. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia. Korupsi yang menggerogoti keuangan negara, kolusi yang merusak tatanan hukum, dan nepotisme yang memberikan perlakuan istimewa terhadap kerabat dan kawan menjadi pemicu lahimya reformasi di Indonesia.
Walaupun praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ini telah merugikan banyak pihak, termasuk negara tapi tidak dapat dihentikan karena dibelakangnya ada suatu kekuatan yang tidak tersentuh hukum.
d. Politik Sentralisasi
Pemerintahan Orde Baru menjalankan politik sentralistik, yakni bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya peranan pemerintah pusat sangat menentukan, sebaliknya pemerintah daerah tidak 'punya peran yang signifikan. Dalam bidang ekonomi sebagian besar kekayaan dari daerah diangkut ke pusat pembagian yang tidak adil inilah menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan pemerintah daerah. Akibatnya mereka menuntut berpisah dari pemerintah pusat terutama terjadi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya (Papua).
Proses sentralisasi bisa dilihat adanya pola pemberitaan pers yang Jakarta sentries. Terjadinya banjir informasi dari Jakarta (pusat) sekaligus dominasi opini dari pusat. Pola pemberitaan yang cenderung bias Jakarta, terutama di halaman pertama pers. Kecenderuangan ini sangat mewamai pola pemberitaan di halaman pertama pers di daerah.
3.Krisis Politik
Krisis politik pada akhir orde baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilihan Umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan, Golkar satu-satunya kontestan pemilu yang didukung fmansial maupun secara politik oleh pemerintah memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas. Golkar yang pada mulanya disebut sebagai Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya, lahir dari usaha untuk menggalang organisasi-organisasi masyarakat dan angkatan bersenjata, muncul satu tahun sebelum peristiwa G30S/PKI tepatnya lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Dan memang tidak dapat disangkal bahwa organisasi ini lahir dari pusat dan dijabarkan sampai kedaerah-daerah. Disamping itu untuk tidak adanya loyalitas ganda dalam tubuh Pegawai Negeri Sipil maka Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang lahir tanggal 29 Nopember 1971 ikut menggabungkan diri ke dalam Golongan Karya. Golkar ini kemudian dijadikan kendaraan politik Soeharto untuk mendukung kekuasaannya selama 32 tahun, karena tidak ada satupun kritik dari infra struktur politik ini yang berani mencundangi dirinya.
K-emenangan Golongan Karya dinilai oleh para pengamat politik di Indonesia dan para peninjau asing dalam pemilu yang tidakjujur dan adil (jurdil) penuh ancaman dan intimidasi terhadap para pemilih di pedesaan. Dengan diikuti dukungan terhadap Jenderal (Pum) Soeharto selaku ketua dewan pembina Golkar untuk dicalonkan kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR tahun 1998 temyata mayoritas anggota DPR/MPR mendukung Soeharto menjadi presiden untuk periode 1998-2003.
Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya menimbulkan permasalahan masa pemerintahan Orde Barn, kedaulatan rakyat ada ditangan kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang pihak penguasa. Kedaulatan ditangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya MPR dilaksanakan de jure secara de facto anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggotanya diangkat dengan sistem keluarga (nepotisme).
Rasa ketidak percayaan rakyat kepada pemerintah, DPR, dan MPR memicu gerakan reformasi. Kaum reformis yang dipelopori mahasiswa, dosen, dan rektomya menuntut pergantian presiden, reshuffle kabinet, Sidang Istimewa MPR, dan pemilu secepatnya. Gerakan menuntut reformasi total disegala bidang, termasuk anggota DPR/MPR yang dianggap penuh dengan KKN dan menuntut pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
Gerakan reformasi menuntut pembaharuan lima paket undang-undang politik yang menjadi sumber ketidakadilan, yaitu : (1) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum; (2) UU No. 1 Tahun 1985 tentang susunan, kedudukan, Tugas, dan wewenang DPR/MPR; (3) UU No. 1 Tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya; (4) UUNo. 1 Tahun 1985 tentang Referendum; (5) UU No. 1 Tahun 1985 tentang organisasi masa.
4. Krisis Hukum.
Orde Baru banyak terjadi ketidak adilan dibidang hukum, dalam kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 24 UUD 1945 seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif, tapi Kenyataannya mereka dibawah eksekutif. Dengan demikian pengadilan sulit terwujud bagi rakyat, sebab hakim harus melayani penguasa. Sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan.
Reformasi diperlukan aparatur penegak hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprodensi, ajaran-ajaran hukum, dan bentuk praktek hukum lainnya. Juga kesiapan hakim, penyidik dan penuntut, penasehat hukum, konsultan hukum dan kesiapan sarana dan prasarana.
5.Krisis Kepercayaan
Pemerintahan Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun terang-terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, peradilan, pemerintahan sudah berlangsung lama sehingga disana-sini muncul ketidakadilan, kesenjangan sosial, rusaknya system politik, hukum, dan ekonomi mengakibatkan timbul ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintahan dan pihak luar negeri terhadap Indonesia

C.Gerakan Reformasi Indonesia
Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik secara konstitusional dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Dengan semangat reformasi, rakyat menghendaki pergantian pemimpin bangsa dan negara sebagai langkah awal, yang menjadi pemimpin hendaknya berkemampuan, bertanggungjawab, dan peduli terhadap nasib bangsa dan negara.
Reformasi adalah pembaharuan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan demikian reformasi merupakan penggantian susunan tatanan perikehidupan lama menjadi tatanan perikehidupan baru secara hukum menuju perbaikan.
Reformasi yang digalang sejak 1998 merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru, maka diperlukan agenda reformasi yang jelas dengan penetapan skala prioritas, pentahapan pelaksanaan, dan kontrol agar tepat tujuan dan sasaran.
1. Tujuan Reformasi
Atas kesadaran rakyat yang dipelopori mahasiswa, dan cendikiawan mengadakan suatu gerakan reformasi dengan tujuan memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, bemegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
2. Dasar Filosofi Reformasi
Agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa diantaranya sebagai berikut: (1)adili Soeharto dan kroni-kroninya; (2) amandemen Undang-Undang dasar 1945; (3) penghapusan dwifungsi ABRI; (4) otonomi daerah yang seluas-luasnya; (5) Supermasi hukum; (6) pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Kronologi Reformasi
Kabinet Pembangunan VII dilantik awal Maret 1998 dalam kondisi bangsa dan negara krisis, yang mengundang keprihatinan rakyat. Memasuki bulan Mei 1998 mahasiswa di berbagai daerah melakukan unjuk rasa dan aksi keprihatinan yang menuntut: (1) turunkan harga sembilan bahan pokok (sembako); (2) hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme; (3) turunkan Soeharto dari kursi kepresidenan.
Secara kronologi terjadinya tuntutan reformasi sampai dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan sebagai berikut: (1) pada tanggal 10 Mei 1998 perasaan tidak puas terhadap hasil pemilu dan pembentukan Kabinet Pembangunan VII mewarnai kondisi politik Indonesia. Kemarahan rakyat bertambah setelah pemerintah secara sepihat menaikkan harga BBM. Namun keadaan ini tidak menghentikan Presiden Soeharto untuk mengunjungi Mesir karena menganggap keadaan dalam negeri pasti dapat diatasi; (2) pada 12 Mei 1998 semakin banyak mahasiswa yang berunjuk rasa membuat aparat keamanan kewalahan, sehingga mereka harus ditindak lebih keras, akibatnya bentrokan tidak dapat dihindari. Bentrokan aparat keamanan dengan mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta yang berunjuk rasa tanggal 12 Mei 1998 mengakibatkan empat mahasiswa tewas tertembak yaitu Hery Hartanto, Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan serta puluhan mahasiswa dan masyarakat mengalami luka-luka.Peristiwa ini menimbulkan masyarakat berduka dan marah sehingga memicu kerusuhan masa pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitamya. Penjarahan terhadap pusat perbelanjaan, pembakaran toko-toko dan fasilitas lainnya; (3) pada 13 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan ikut berduka cita ats terjadinya peristiwa Semanggi. Melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan presiden menyatakan atas nama pemerintah tidak mungkin memenuhi tuntutan para reformis di Indonesia; (4) pada 15 Mei 1998 Presiden Soeharto tiba kembali di Jakarta, oleh karena itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyiagakan pasukan tempur dengan peralatannya di segala penjuru kota Jakarta; (5) Presiden Soeharto menerima ketatangan Harmoko selaku Ketua DPR/MPR RI yang menyampaikan aspirasi masyarakat untuk meminta mundur dari jabatan Presiden RI; (6) pada 17 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di gedung DPR/MPR RI untuk meminta Soeharto turun dari jabatan presiden Republik Indonesia; (7) pada 18 Mei 1998 Ketua DPR/MPR RI Harmoko di hadapan para wartawan mengatakan meminta sekali lagi kepada Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden RI; (8) pada 19 Mei 1998 beberapa ulama besar, budayawan, dan toko cendiriawan bertemu Presiden Soeharto di Istana Negara membahas reformasi dan kemungkinan mundurnya Presiden Soeharto, mereka ini adalah : Prof. Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), KH. Abdurrahman Wahid (PB NU), Emha Ainun Nadjib (Budayawan), Nurcholis Madjid (Direktur Universitas Paramadina Jakarta), Ali Yafie (Ketua MUI), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Guru Besar Universitas Indonesia), K.H. Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono(Muhammadiyah), Ahmad Bagja (NU), K.H. Ma’ruf Amin (NU). Sedangkan di luar aksi mahasiswa di Jakarta agak mereda saat terjadi kerusuhan masa, tapi setelah kejadian itu pada tanggal 19 Mei 1998 mahasiswa yang pro-reformasi berhasil menduduki gedung DPR/MPR untuk berdialog dengan wakil rakyat walaupun mendapat penjagaan secara ketat aparat keamanan; (9) pada 20 Mei 1998 Presiden Soeharto berencana membentuk Komite Reformasi untuk mengkompromikan tuntutan para demonstran. Namun, komite ini tidak pernah menjadi kenyataan karena dalam komite yang mayoritas dari Kabinet Pembangunan VII tidak bersedia dipilih. Pada suasana yang panas ini kaum reformis diseluruh tanah air bersemangat untuk menuntur reformasi dibidang politik, ekonomi, dan hukum. Maka tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk diminta pertimbangan dalam rangka membentuk "Komite Reformasi" yang diketuai Presiden. Namun komite ini tidak mendapat tanggapan sehingga presiden tidak mampu membentuk Komite Reformasi dan Kabinet Reformasi; (10) dengan desakan mahasiswa dan masyarakat serta demi kepentingan nasional, tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 WIB Presiden Soeharto meleetakkan kekuasaan didepan Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi pengganti presiden; (11) pada 22 Mei 1998 setelah B.J. Habibie menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional maka dibentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan.

D. Masa Pemerintahan Presiden Habibie (1998-1999)
Tugas B.J. Habibie adalah mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini dilakukan oleh presiden untuk menjawab tantangan era reformasi.
 A. Dasar Hukum Habibie Menjadi Presiden.
Naiknya   Habibie   menggantikan   Soeharto menjadi polemik dikalangan ahli hukum, ada yang mengatakan     hal     itu     konstitusional     dan inskonstitusional.Yang    mengatakan    konstitusional berpedoman Pasal 8 UUD 1945, "Bila Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Adapun yang mengatakan inskonstitusional berlandaskan ketentuan Pasal 9 UUD 1945, "Sebelum Presiden meangku jabatan maka Presiden harus mengucapkan sumpah dan janji di depan MPR atau DPR". Secara hukum materiel Habibie menjadi presiden sah dan konstitusional. Namun secara hukum  formal (hukum acara) hal itu tidak konstitusional, sebab perbuatan hokum yang sangat penting yaitu pelimpahan wewenang dari Soeharto kepada Habibie harus melalui acara resmi konstitusional. Saat itu DPR tidak memungkinkan untuk bersidang, maka harus ada alas an yang kuat dan dinyatakan sendiri oleh DPR.
B. Langkah-langkah Pemerintahan Habibie.
1. Pembentukan Kabinet.
Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 yang meliputi perwakilan militer (TNI-PoIri), PPP, Golkar, dan PDI.
2. Upaya Perbaikan Ekonomi.
Dengan mewarisi kondisi ekonomi yang parah "Krisis Ekonomi"   Presiden B.J. Habibie  berusaha  melakukan  langkah-langkah perbaikan, antara lain :
a) Merekapitalisasi perbankan.
b) Merekonstruksi perekonomian nasional.
c) Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
d) Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga dibawahRp. 10.000,00
e) Mengimplementasikan refbrmasi ekonomi yang disyaratkan IMF.
3. Reformasi di Bidang Politik.
Presiden mengupayakan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan dan merencakan pemilu yang luber dan jurdil, sehingga dapat dibentuk lembaga tinggi negara yang betul-betui representatif. Tindakan nyata dengan membebaskan narapidana politik diantaranya yaitu : (1) DR. Sri Bintang Pamungkas dosen Universitas Indonesia (UI) dan mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto. (2) Mochtar Pakpahan pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan dalam tahun 1994.
4. Kebebasan Menyampaikan Pendapat.
Kebebasan ini pada masa sebelumnya dibatasi, sekarang masa Habibie dibuka selebar-lebarnya baik menyampaikan pendapat dalam bentuk rapat umum dan unjuk rasa. Dalam batas tertentu unjuk rasa merupakan manifestasi proses demokratisasi. Maka banyak kalangan mempertanyakan mengapa para pelaku unjuk rasa ditangkap dan diadili. Untuk menghadapi para pengunjuk rasa Pemerintah dan DPR berhasil menciptakan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang " kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ".
Diberlakukannya undang-undang tersebut bukan berarti keadaan menjadi tertib seperti yang   diharapkan. Seringkali terjadi pelanggaran oleh pengunjuk rasa maupun aparat keamanan, akibatnya banyak korban dari pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Hal ini disebabkan oleh : (1) Undang-undang ini belum begitu memasyarakat. (2) Pengunjuk rasa memancing permasalahan, dan membawa senjata tajam. (3) Aparat keamanan ada .yang terpancing oleh tingkah laku   pengunjuk   rasa   sehingga   tidak   dapat mengendalikan diri. (4) Ada pihak tertentu yang sengaja menciptakan suasana panas agar negara menjadi kacau.
Krisis ini merupakan momentum koreksi historis bukan sekedar lengsemya Soeharto dari kepresidenan tapi yang paling penting membangun kelompok sipil lebih berpotensi untuk membongkar praktek KKN, otonomi daerah, dan lain-lainnya. Dimana krisis multidimensi ini berkaitan dengan sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik yaitu kurang memperhatikan tuntutan otonomi daerah sebab sebab segala kebijakan untuk daerah selalu ditentukan oleh pemerintah pusat.
5. Masalah Dwi Fungsi ABRI
Gugatan terhadap peran dwifungsi ABRI maka petinggi militer bergegas-gegas melakukan reorientasi dan reposisi peran sosial politiknya selama ini. Dengan melakukan reformasi diri melalui rumusan paradigma baru yaitu menarik diri dari berbagai kegiatan politik.
Pada era reformasi posisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999 Kepolisian RI memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI yaitu angkatan darat, laut, dan udara.
6. Reformasi di Bidang Hukum
Pada masa pemerintahan Orde Baru telah didengungkan pembaharuan bidang hukum namun dalam realisasinya produk hukum tetap tidak melepaskan karakter elitnya. Misalnya UU Ketenagakerjaan tetap saja adanya dominasi penguasa. DPR selama orde baru cenderung telah berubah fungsi, sehingga produk yang disahkannya memihak  penguasa  bukan   memihak  kepentingan masyarakat.
Prasyarat untuk melakukan rekonstruksi dan reformasi hukum memerlukan reformasi politik yang melahirkan  keadaan  demokratis  dan  DPR yang representatif mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan DPR merupaka'n kunci untuk pembongkaran dan refbrmasi hukum. Target reformasi hukum menyangkut tiga hal, yaitu : substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan institusi peradilan yang independen. Mengingat produk hukum Orde Baru sangat tidak kondusif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, berkembangnya demokrasi dan menghambat kreatifitas masyarakat. Adanya praktek KKN sebagai imbas dari adanya aturan hukum yang tidak adil dan merugikan masyarakat.
7. Sidang Istimewa MPR
Salah satu jalan  untuk  membuka  kesempatan menyampaikan aspirasi rakyat ditengah-tengah tuntutan reformasi total pemerintah melakasanakan Sidang Istimewa MPR pada tanggal   10-13  Nopember  1998,  diharapkan  benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat dengan perdebaaatan yang lebih segar, dan terbuka.
Pada saat sidang berlangsung temyata diluar gedung DPR/MPR Senayan suasana kian memanas oleh demonstrasi mahasiswa dan massa sehingga anggota MPR yang bersidang mendapat tekanan untuk bekerja lebih keras, serius, cepat sesuai tuntutan reformasi.
Sidang Istimewa MPR menghasilkan 12 ketetapan, yaitu :
a. Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang : Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara
b. Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang : Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
c. Tap MPR No. XH/MPR/1998 tentang : Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indinesia.
d. Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang : Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
e. Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang : Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
f. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang : Hak Asasi Manusia.
g. Tap MPR No. VII/MPR/1998 tentang : Perubahan dan Tambahan atas Tap MPR Nomor : I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan ketetapan MPR yang terakhirNomor: I/MPR/1998.
h. Tap MPR No. XIV/MPR/1998 tentang : Perubahan dan Penambahan atas Tap MPR No. III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.
i. Tap MPR No. III/V/MPR/1998 tentang : mencabut Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum.
j. Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang : mencabut Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN.
k. Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang : mencabut Tap MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyukseskan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
l. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang : mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pendoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai DasarNegara.
8. Pemilihan Umum 1999
Faktor politik yang penting untuk memulihkan krisis multidimensi di Indonesia yaitu dilaksanakan suatu pemilihan urnum supaya dapat keluar dari krisis diperlukan pemimpin yang dipercaya rakyat. Asas pemilihan urnum tahun 1999 adalah sebagai berikut: (1). Langsung, Pemilih mempunyai hak secara langsung memberi suara sesuai kehendak nuraninya tanpa perantara. (2) Umum, bahwa semua warga negara tanpa kecuali yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 tahun berhak memilih dan usia 21 tahun berhak dipilih. (3) Bebas, tiap warga negara berhak menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun/pihak manapun. (4) Rahasia, tiap pemilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dengan cara apapun (5) Jujur,   semua   pihak   yang   terlibat   dalam penyelenggaraan pemilu (penyelenggara/pelaksana, pemerintah, pengawas, pemantau, pemilih, dan yang terlibat secara langsung) harus bersikap dan bertindak jujur yakni sesuai aturan yang berlaku. 6. Adil, bahwa pcmilili dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, bebas dari kecurangan pihak manapun. Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR, Presiden B.J. Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum. Maka dicabutlah lima paket undang-undang tentang politik yaitu UU tentang (1) Pemilu, (2) Susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang DPR/MPR, (3) Parpol dan Golongan Karya, (4) Referendum, (5) Organisasi Masa. Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru yang diratifikasi pada tanggal 1 Pebruari 1999 oleh Presiden B.J. Habibie yaitu : (1) UU Partai Politik, (2) UU Pemilihan Umum, dan (3) UU Susunan serta Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Adanya undang-undang politik tersebut menggairahkan kehidupan politik di Indonesia, sehingga muncul partai-partai politik yangjumlahnya cukup banyak, tidak kurang dari 112 partai politik yang lahir dan mendaftar ke Departemen Kehakinam namun setelah diseleksi hanya 48 partai politik yang berhak mengikuti pemilu. Pelaksana pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang terdiri atas wakil pemerintah dan parpol peserta pemilu.
Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Juni 1999 berjalan lancar dan tidak ada kerusuhan seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Dalam perhitungan akhir hasil pemilu ada dua puluh satu partai politik meraih suara untuk menduduki 462 kursi anggota DPR, yaitu :                               
1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PD1-P)     : 153 kursi.
2) Partai Golongan Karya ( Partai Golkar)                   : 120 kursi.
3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)                      : 58 kursi.
4) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)                           : 51 kursi.
5) Partai Amanat Nasional (PAN)                                : 34 kursi.
6) Partai Bulan Bintang (PBB)                                     : 13 kursi
7) Partai Keadilan (PK)                                               : 7 kursi
8) Partai Nahdiarul Ummah (PNU)                              : 5 kursi
9) Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)                 : 5 kursi
10) Partai Keadilan Persatuan (PKP)                           : 4 kursi
11) Partai Demokrasi Indonesia                                   : 2 kursi
12) Partai Kebangkitan Ummat (PKU)                        : 1 kursi  
13) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)                   : 1 kursi
14) Partai Politik Islam Indonesia Masyumi                  : 1 kursi
15) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI): 1 kursi 
16)PNI-MasaMarhaen                                               : 1 kursi
17)PNI-FrontMarhaen``                                             : 1 kursi
18) Partai Persatuan (PP)                                            : 1 kursi
19) Partai Daulat Rakyat (PDR)                                  : 1 kursi
20) Partai Bhineka Tunggal Ika (FBI)                          : 1 kursi
21) Partai Katholik Demokrat (PKD)                          : 1 kursi
22) TNI/POLRI                                                        : 46 kursi

9. Sidang Umum MPR Hasil Pemilu 1999
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diketuai oleh Jenderal (Pum) Rudini menetapkan jumlah anggota MPR berdasarkan hasil pemilu 1999 yang terdiri dari anggota DPR (462 orang wakil dari parpol dan 38 orang
TNI/PoIri), 65 orang wakil-wakil Utusan Golongan, dan 135 orang Utusan Daerah. Maka MPR melaksanakan Sidang Umum MPR Tahun 1999tanggal 1-21 Oktober 1999. Sidang mengesahkan Prof. DR. H. Muhammad Amin Rais, MA (PAN) sebagai Ketua MPR, dan Ir. Akbar Tandjung (Partai Golkar) sebagai Ketua DPR.
Dalam pencalonan presiden muncul tiga nama calon yang diajukan oleh fraksi-fraksi di MPR, yaitu KH Abdurrahman Wahid (PKB), Hj.Megawati Soekamoputri (PDI-P), Prof.DR. Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc (PBB), Namun sebelum pemilihan Yusril mengundurkan diri. Hasil pemilihan dilaksanakan secara voting KH. Abdurrahman Wahid mendapat 373 suara, Megawati mendapat 313 suara, dan 5 abstein. Dalam pemilihan wakil presiden dengan calon Hj.Megawati Soekamoputri (PDI-P) dan DR. Hamzah Haz (PPP) dimenangkan    oleh Megawati Soekamoputri.
Pada tanggal 25 Oktober  1999 Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekamoputri menyusun Kabinet Persatuan Nasional, yang terdiri dari: 3 Menteri Koordinator (Menko Polkam, Menko Ekuin, dan Menko Kesra), 16 menteri yang memimpin departemen, 13 Menteri Negara.
Pemerintahan Presiden KH.Abdurrahman Wahid (1999-2001) ini tidak dapat berlangsung lama pada akhir Juli 2001 jatuh lewat Sidang Istimewa MPR akibat perseteraunnya dengan DPR dan kasus Brunaigate serta Buloggate, kemudian melalui Sidang Istimewa MPR yang kemudian melantik Wakil Presiden Hj.Megawati Sukamoputri menjadi Presiden RI ke-5 (2001 - 2004) dan DR. H.Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi Wakil Presiden RI ke-9 (2001 - 2004).

74 komentar:

  1. Aku setuju dengan Reformasi Indonesia karna dengan itu, negara kita bebas dengan ancaman Politik,Ekonomi dan Hukum yang bejat....

    Maju terus generasi pemuda Indonesia..

    BalasHapus
  2. menurut saya gerakan reformasi pembangunan yang dilakukan oleh para pemudah merupakan suatu efek kemerdekaan untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk penjajah, krisis ekonomi, sosial budaya dan lain-lain.semangat pembangunan ini menunjukan adanya kesadaran bangsa indonesia tentang hidup merdeka yang benar-benar bebas untuk mengusir segala bentuk diskriminasi dan pelecehan kaum indonesia.dengan adanya gerakan ini semua bidang sektor di indonesia meningkat pesat setiap tahunya.eka setianingsiX11-IPA 1

    BalasHapus
  3. menurut saya gerakan reformasi merupakan suatu gerakan awal dari pembangunan yang ditandai dengan gerakan semngat juang para pemuda indonesia yang menginginkan kebebasan dari segala bentuk penjajahan, krisis dan diskriminasi serta sosial budaya.eka setianingsi XII IPA 1

    BalasHapus
  4. saya sangat setuju dengan adanya gerakan reformasi pembangnan yang dilakukan oleh para pemuda indonesia, karna dengan begitu bangsa indonesia bisa bangkit kembali dari segala bentuk diskriminasi dan penjajahan..

    Jaya teruss Indonesia-ku... I love Indonesia

    BalasHapus
  5. Menurut saya,semasa orde baru kehidupan ekonomi,politik,dan sosial budaya cukup baik.karena pd masa itu pembangunan nasional ditujukan pd terciptanya msyarakat yg adil dan makmur berdasarkan pancasila,dengan berpedoman kpd trilogi pembangunan dan delapan jalur pemerataan.
    namun,menjelang thn 1997 pembangunan itu mulai tidak merata sehingga mengakibatkan keterpurukan perekonomian diIndonesia.(vivin rahayu-XII ipa1 tp 2009-2010)

    BalasHapus
  6. menurut saya,meskipun pada masa orde baru pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sangat dipriyoritaskan namun pembangunan itu tidak serta-merta menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik.akan tetapi sebaliknya,akibat pembangunan tersebut hutang indonesia kepada luar negeri bertambah.sehingga pada tahun 1997,terjadi krisis ekonomi dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun.(titik didayanti, XII-IPA1 tp 2009-2010)

    BalasHapus
  7. Pada pergantian orde baru ke orde reformasi indonesia mengalami krisis ekonoml dengan ditandai naiknya nilai tukar mata uang indonesia terhadap mata uang dunia.Maka pada waktu itu lndonesia mengalami keterpurukan ekonoml
    Vidha Kurniawati,XII IPA 1 TP 2009/2010

    BalasHapus
  8. Era reformasi sangat relevan dilakukan oleh para pemuda dan golongan masyarakat sebagai alat atau bentuk membebaskan diri dari belenggu orde baru yang berkepanjangan demi mencapai keadilan sosialbagi seluruh rakyat indonesia.
    hariyanto,xII ipa I Tp 2009/2010.

    BalasHapus
  9. menurut saya era reformasi lebih baik dari orde baru.karena pd era reformasi terjadi pembaharuan diberbagai sektor,seperti perekonomian,kesejahteraan rakyat,dan dg kembalinya kepercayaan rakyat kpd pemerintah indonesia.hal ini dibuktikan dg dijalankannya demokrasi scr trbka,dimana rakyat dpt menyampaikan aspirasi secara terbuka.

    Zeny Farida (XII IPA I)TP 2009/2010

    BalasHapus
  10. orde reformasi sangat tepat untuk dibentuk pada masa itu karena pada orde baru banyak terdapat hal yang kurang wajar sepwerti KKN, krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. dan dengan danya masa reformasi kepemimpinan akan beralih yang asalnya dipegang oleh bapak soeharto selama 32 tahun, sehingga akan memunculkan generasi kepemimpinan baru yang sesuai dengan pendoman pancasila dan UUD 1945 dan membuktikan bahwa indonesia dalah negara demokrasi. tapi disisi lain banyak kekurangan pada orde reformasi seperti lemahnya pertahanan NKRI yang dibuktikan dengan lepasnya tim-tim dari NKRI pada masa presiden HABIBI ZUMROTIN NISA'XII IPA 1 TP 2009/2010

    BalasHapus
  11. menurut pendapat sy,dengan adanya peralihan dari orde baru ke era reformasi dpat memajukan bangsa indonesia.hal itu dapat dilhat dari adanya perubahan sistem pemerintahan yaitu menggunakan sisitem pemerintahan demokrasi, yang dapat menampung semua aspirasi rakyat.rakyat dapat bebas menentukan keinginnyanamun masih dalam naungan pancasila dan UUD 1945 tanpa ada tekanan pemerintah yang otoriter seperti pada pemerintahan soeharto meskipun tingkat perekonomian lebih tinggi pada orde bari dibanding era reformasi akan tetapi pada era ini, tingkat pendidikan dan demokrasi jauh lebih maju.AININ ROSYIDA XII -IPA 1 TP 2009/2010

    BalasHapus
  12. menurut saya orde refomasi merupakan orde dimana terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang yang meliputi politik, ekonomi,sosial budaya dan lainnya.pada masa ini masyarakat indonesia terlepas dari keotoriteran pemerintahan orde baru, sehingga masyarakat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya. kemudian sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka dibanding sebelumnya. terdapat pula kebebasan pers yang sebelumnya dibatasi oleh pemerintahan orde baru kini menjadi lebih bebas. dan yang paling penting adalah adanya gerakan pemberantasan mafia- mafia KKN di Indonesia. MEI LINDA XIIA-1

    BalasHapus
  13. saya sech setuju banget,orde reformasi lebih balk dari orde baru karena dengan munculnya orde reformasi bangsa indonesia terbebas dari batasan atau aturan yang ada pada orde baru..sehingga masyarakat dpt mengungkapkan pendapatnya dgn leluasa..dan pembaruan dari berbagai aspek,sperti perekonomian,kesejahteraan,dll dapat terlaksana.
    (miftaq eko x11 ipa 1)

    BalasHapus
  14. Dalam orde reformasi ini permasalahan ekonomi kdu di selesaikan karena bangsaindonesi bebas dlm tekanan ekonomi yg di buat hdup dan pemerintah harus menyelesaikan krisis eko, politik, hukum, hankam, dan kepercayaan..
    Trias XII IPA 1

    BalasHapus
  15. menurut saya, reformasi merupakan orde yg bertujuan membaharui kembali kesejahteraan bangsa indonesia setelah orde baru yg semakin lama tdk karuan .Mungkin dengan lahirnya orde reformasi kehidupan bangsa indonesia akan lebih baik.

    YUSUF XII IPA 1

    BalasHapus
  16. Memang sich orde baru mempunyai dampak yang baik bagi arah pembangunan nasional,tapi orde ini pada akhir kejayaannya mendapat pertentangan dari berbagai pihak.maka terbitlah masa orde yang baru yakni orde reformasi.orde ini sangat mendukung aspek demokrasi indonesia yang tertekan dan terbatas saat orde baru.kebebasan berpendapat sangat diperhatikan disini,agar menciptakan pemerintahan yang transparan.....

    JOHAN XII IPA 1

    BalasHapus
  17. I think era reformasi adalah era awal dimana para rakyat khususnya para pemuda bebas dari segala bentuk penjajahan dan deskriminasi dan mengalami pembaharuan dalam berbagai sektor.jadi dengan adanya gerakan reformasi ini di harapkan tidak ada lagi demonstrasi yang bermunculan.

    SITI KHUSNATUN NI'MAH
    XII-IPA 2

    BalasHapus
  18. menurut saya, dengan adanya orde reformasi maka rakyat indonesia akan lebih bebas dari belenggu aturan-aturan pada orde baru. sehingga kehidupan rakyat indonesia akan lebih baik.

    BalasHapus
  19. Menurut saya. orde reformasi merupakan orde kebangkitan dari bengsa indonesia. orde reformasi merupakan oerde penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di orde sebelumya.
    para penduduk indonesiapun sejahtera di orde reformasi.
    kiki serp@ri@ XII IPA 2

    BalasHapus
  20. saya setuju dengan berakhirnya orde baru dan dengan dengan di mulainya orde reformasi kita bisa terbebas dari krisis,penjajahan,dan deskriminasi

    SITI QOMARIYAH
    XII IPA2

    BalasHapus
  21. Menurut saya orde baru merupakan langkah awal bangsa Indonesia dalam memperbaiki kembali perekonomian bangsa indonesia yang sebelumnya telah hancur.Selain itu juga pada era revormasi masyarakat yang sebelunya di beda-bedakan,sekarang dapat di anggap sama derajatnya.Sehingga orde ini disebut orde perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Dan saya berharap orde baru yang telah diperbaik dapat di pertimbangkan,agar tidak terjadi kekeliruan seperi orde sebelumnya.

    BalasHapus
  22. Menurut saya,orde reformasi merupakan orde di mana negara kita bebas dari aturan-aturan yang di tetapkan pada orde baru karna dgan adanya orde reformasi ini negara kita bisa bebas dari belenggu dan bisa hidup sejahtera.By:Yenny Putri A.[XII IA 2]

    BalasHapus
  23. saya setuju dengan adanya orde reformasi karena pada orde reformasi kita semua mengalami perubahan dari berbagai sektor.yang awalnya kita terbelenggu dari masalah-masalah pada orde baru.

    ELLA YULIANITA
    XII IPA 2

    BalasHapus
  24. Menerut saya era reformasi merupakan era dimana bangsa indonesia bisa bebas dari belenggu dan jajahan para penjajah khususnya para pemudanya sehingga dengan demikian kehidupan mereka akan lebih sejahtera dan bebas mengemukakan pendapatnya.NUR HAMIMA X11 IA 2

    BalasHapus
  25. VIVA SILVIA A.
    XII IPA 2
    saya sangat setuju dengan adanya gerakan reformasi, karena dengan adanya gerakan tersebut kehidupan ekonomi,politik,dan sosial budaya menjadi cukup baik.Hal itu dapat dilhat dari adanya perubahan sistem pemerintahan yaitu menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, yang dapat menampung semua aspirasi rakyat.Rakyat dapat bebas menentukan keinginnya namun masih berpedoman pada pancasila dan UUD 1945 tanpa ada tekanan pemerintah yang otoriter seperti pada pemerintahan soeharto atau masa orde baru. Meskipun tingkat perekonomian lebih tinggi pada orde baru dibanding dengan era reformasi.Akan tetapi pada era reformasi ini, tingkat pendidikan dan demokrasi jauh lebih maju.

    BalasHapus
  26. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  27. Menurut saya,era reformasi sangat bgus krna kita bisa bebas dari jajahan para penjajah sehingga kita bisa mengalami perubahan banyak hal.Dengan demikian kehidupan kita bisa sejahtra.From:Evi Fuji A[XII IA2]

    BalasHapus
  28. saya setuju dengan munculnya orde reformasi karena kita bebas dari segala penjajahan

    BalasHapus
  29. saya setuju dengan adanya orde reformasi karena kita sudah bebassssssss dari segala bentuk pengekangan

    SENDIKO ADI PUTRA
    XII IPA 2

    BalasHapus
  30. menurut saya, era reformasi merupakan era pembaharuan dimana ekonomi,pendidikan dan budaya menjadi keadaan yang lebih baik daripada era sebelumnya,dan pembangunan juga cukup merata.Dan pada orde baru ini undang-undang yang di tentukan telah digunakan dengan sebaik-baiknya,dan pada orde baru ini aspirasi rakyat dapat dengan bebas di ungkapkan tanpa ada rasa ketakutan.INDRIA XII-IA2

    BalasHapus
  31. saya setuju dengan adanya orde reformasi karena kita bebas

    A.IPMAWAN KHARISMA
    XII IA 2

    BalasHapus
  32. saya setuju dengaan munculnya orde reformasi karena kita bisa bebas dari segala bentuk penjajahan

    M.nur imam jazuli
    xii ipa 2

    BalasHapus
  33. Menurut saya orde reformasi memiliki kelebihan dan kekurangan.Karena orde reformasi merupakan pembaharuan dari orde baru,segala aspek yang telah berhasil dijalankan di orde baru digunakan dan diperbaharui pada orde ini dengan mengunakan sistem pemerintahan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat.Misalnya,keberhasilan di bidang pendidikan dan hukum(HAM).Namun, pada orde ini tingkat perekonomian rakyat cenderung lebih menurun dibandingkan dengan orde baru yang menggukan sistem pemerintahan yang otoriter.

    MASFUFATUN JARIYAH XII IPA 2

    BalasHapus
  34. saya setuju dangan adanya orde baru karena dengan itu negara kita bisa memperbaiki perekonomian negara indonesia yang pada saat itu sedang terjadi inflasi

    istiya tri r
    XII IA 2

    BalasHapus
  35. menurut saya dengan munculnya orde reformasi kita bisa bebas dari keterpurukan.....dan harapan saya kita semua bisa memperbaiki dalam bidang pendidikan maupun perekonomian

    BalasHapus
  36. Menurut saya,orde reformasi merupakan peralihan dari orde baru yang dilandasi dengan adanya perbaikan2 di kehidupan dan di ketatanegaraan seperti dalam sektor pendidikan jauh lebih meningkat.dalam orde ini HAM lebih dijunjung tinggi walaupun ada beberapa sektor yang kurang mendapat perhatian seperti perekonomian.

    Qorin Thoyyibah.XII IPA2

    BalasHapus
  37. menurut saya dengan munculnya reformasi kita bisa bebas dari keterpurukan ....memang pada masa ini kondisi ekonomi indonesia terpuruk namun pendidikan semakin maju.

    selvi ratna
    XII IA 2

    BalasHapus
  38. mohon pakai email sendiri-sendiri lho ya jangan punya orang lain

    BalasHapus
  39. menurut saya orde reformasi adalah masa kebangkitan penegakan HAM di negara kita. Pada zaman orde baru hak kita terkekang oleh pemerintah, semua terbatas.... maka masa ini lebih terbuka masalah berpendapat....
    (RUDIANTO XII IPA I)

    BalasHapus
  40. In my opinion..
    era reformasi merupakan era pembaharuan dimana ekonomi,pendidikan dan budaya menjadi keadaan yang lebih baik daripada era sebelumnya. dan Hal itu dapat dilhat dari adanya perubahan sistem pemerintahan yaitu menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, yang dapat menampung semua aspirasi rakyat

    (Moh. Sayhril Farizal XII IPA 1)

    BalasHapus
  41. MOHON MEMAKAI EMAIL PRIBADI MASING-MASING JANGAN PUNYA ORANG LAIN

    BalasHapus
  42. Menuru saya orde reformasi adalah suatu masa dimana rakyat indonesia keadaan ekonominya stabil di banding pada masa orde baru

    NOVITA RISTI
    XII IPA 1

    BalasHapus
  43. menurut saya orde reformasi merupakan suatu orde peralihan dari orde baru dimana keadaan ekonomi maupun politik dalam keadaan baik

    ZUMROTUS SA'BANIYAH
    XII IPA 1

    BalasHapus
  44. saya setuju dengan adanya orde reformasi karena pada orde reformasi kita semua mengalami perubahan dari berbagai sektor.yang awalnya kita terbelenggu dari masalah-masalah pada orde baru.

    ELLA YULIANITA
    XII IPA 2

    BalasHapus
  45. menurut saya orde baru merupakan langkah yang baik untuk membangun negara.dan perkembanganya juga sangat cepat. karena hal ini terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi indonesia sehingga masyarakat menjadi sejahtera. selain itu juga kondisi politik di indonesia juga stabil hal ini disebabkn adanya kepastian hukum, sehingga masyarakat hidup dlm ketenagan.

    nia rachma wati
    (X11-IPA 1)

    BalasHapus
  46. menurut saya dengan adanx orde baru merupakan langkah yg sangat tepat untk membangun suatu negara,karena dengan adany orde baru kondisi politik d indonesia menjadu stabil.

    ike risqilah
    (XII IA 2)

    BalasHapus
  47. menurut saya dgn adany orde reformasi merupakan pembaharuan dari orde baru.....
    karena dgn adany itu semua negara kita perekonomian ,pendidikan dll

    BalasHapus
  48. menurut saya dgn adany orde reformasi merupakan orde pembaruan,karena dgn adany itu semua negara kita bs memperbaiki perekonomian,pendidikan dll....

    nila wulandari
    (XII IA 2)

    BalasHapus
  49. Menurut saya orde reformasi memiliki kelebihan dan kekurangan.Karena orde reformasi merupakan pembaharuan dari orde baru,segala aspek yang telah berhasil dijalankan di orde baru digunakan dan diperbaharui pada orde ini dengan mengunakan sistem pemerintahan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat.Misalnya,keberhasilan di bidang pendidikan dan hukum(HAM.Rakyat dapat bebas menentukan keinginnya namun masih berpedoman pada pancasila dan UUD 1945 tanpa ada tekanan pemerintah yang otoriter seperti pada pemerintahan soeharto atau masa orde baru. Meskipun tingkat perekonomian lebih tinggi pada orde baru dibanding dengan era reformasi.Akan tetapi pada era reformasi ini, tingkat pendidikan dan demokrasi jauh lebih maju.


    by:Ayu Ratna Sari
    X11 ipa 2

    BalasHapus
  50. menurut saya reformasi adalah awal dimana setiap penyalahgunaan kekuasaan pd masa sebelum reformasi ditiadakan serta,adnya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik secara konstitusional dlm bidang Ekonomi,politik,hukum dan sosial budaya, karena pd hakekatnya reformasi bertujuan untuk memperbaharui ketatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara agar sesuai denagn nilai-nilai PANCASILA dan UUD1945

    M.NUR IMAM JAZULI
    XII IA 2

    BalasHapus
  51. menurut saya dengan lahirnya orde baru seluruh masyarakat bisa mengetahui bahwa pemberontakan G-30-S didalangi oleh PKI namun tuntutan agar pemerintahan bertindak tegas terhadap masalah tersebut akan tetapi masalah tidak cepat ditangani,dan fikiranpun mulai timbul bahwa soekarno membela PKI.akibatnya para mahaiswa mempelopori gerakan masa tersebut dengan membentuk KAMI pada tanggal 25 oktober 1965 dan di ikuti oleh KAPPI,KABI ,dll.mereka bergabung dalam front pancasila dan menuntut penyelesaian politis terhadap unsur yang terlibat dalam G-30-S


    BY:MEI ALFIANITA
    XII IPA 2

    BalasHapus
  52. VIVA SILVIA A.
    XII IPA 2
    saya sangat setuju dengan adanya gerakan reformasi, karena dengan adanya gerakan tersebut kehidupan ekonomi,politik,dan sosial budaya menjadi cukup baik.Hal itu dapat dilhat dari adanya perubahan sistem pemerintahan yaitu menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, yang dapat menampung semua aspirasi rakyat.Rakyat dapat bebas menentukan keinginnya namun masih berpedoman pada pancasila dan UUD 1945 tanpa ada tekanan pemerintah yang otoriter seperti pada pemerintahan soeharto atau masa orde baru. Meskipun tingkat perekonomian lebih tinggi pada orde baru dibanding dengan era reformasi.Akan tetapi pada era reformasi ini, tingkat pendidikan dan demokrasi jauh lebih maju.

    BalasHapus
  53. menurut saya dengan munculnya era reformasi kehidupan bangsa indonesia menjadi lebih baek...
    karena era reformasi merupakan orde pembaruan.
    selain itu kondisi ekonomi dan pendidikan di Indonesia juga mengalami perubahan yang cukup baek...


    wawan hadi s
    XII IA 2

    BalasHapus
  54. menurut saya,pada masa orde baru bangsa indonesia tlah banyak mengalami keterpurukan seperti pada krisis ekonomi,krisis politik,krisis hukum dan adanya KKN.kemudian dengan adanya peralihan masa orde baru ke era reformasi yang bertujuan untuk memperbaharui tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945,maka bangsa indonesia mengalami banyak perubahan dan kemajuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.dengan kata lain saya sangat setuju dengan adanya era reformasi pada bangsa indonesia....sekian....

    by: sumartin x11 IPA 1
    SMANSKA is the BEST.....

    BalasHapus
  55. aya sangat setuju dengan adanya gerakan reformasi, karena dengan adanya gerakan tersebut kehidupan ekonomi,politik,dan sosial budaya menjadi cukup baik.karena pd hakekatnya reformasi bertujuan untuk memperbaharui ketatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.hal ini dibuktikan dg dijalankannya demokrasi scr trbka,dimana rakyat dpt menyampaikan aspirasi secara terbuka.

    IWAN ADI S
    XII IPA 2

    BalasHapus
  56. menurut saya masa orde refomasi merupakan orde dimana terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang diantaranya politik, ekonomi,sosial budaya dan lainnya.pada masa ini masyarakat indonesia terlepas dari keotoriteran pemerintahan orde baru, sehingga masyarakat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya. kemudian sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka dibanding sebelumnya. terdapat pula kebebasan pers yang sebelumnya dibatasi oleh pemerintahan orde baru kini menjadi lebih bebas. dan yang paling penting adalah adanya gerakan pemberantasan bagi para pelaku KKN di Indonesia.

    BalasHapus
  57. MENURUT SAYA PADA ORDE REFORMASI DI INDONESIA BANYAK TERJADI PERUBAHAN, TETAPI PADA SAAT DIBAWAH PIMPINAN SOEHARTO RAKYAT INDONESIA SUSAH, HAM TERAMPAS, BANYAK TERJADI DEMO TERUTAMAYANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA. SETELAH LENGSERNYA SOEHARTO KONDISI INDONESIA KEMBALI PULIH RAKYAT BISA HIDUP LAYAK, HAM BISA DITEGAKKAN , KKN DIBRANTAS, HINGGA TERWUJUDLAH PEMERINTAHAN YANG BERSIH

    BalasHapus
  58. menurut saya orde reformasi di indonesia menglami peningkatan dan penurunan. seperti pada pemerintahan presiden habibie dapat mewujudkan pemerintahanyang bersih dari KKN. dan pada pemerintahan pimpinan Gus Dur ada peningkatan di bidang ekonomi. sedangkan pada pemerintahan megawati, krisis melanda negara. segala upaya di lakukan untuk melunasi utang-utang negara. bahkan beliau sampai menjual aset negara ke luar negeri. tapi saat SBY di angkat menjadi presiden RI, beliau dapat memulihkan perekonomian negara dan keadan negara kembali pulih, rakyat bisa hidup layak.

    ISTIQOMAH SARY XII-IPS2

    BalasHapus
  59. Saya setuju dengan Orde Reformasi karena dengan adanya Reformsi kita bisa keluar dari pemerintahan yang Otoriter dan pemerintah yang tidak mementingkan/memihak pada rakyat tetapi hanya memihak pada pemerintah saja.Hal itu dapat dilihat dari adanya perubahan sistem pemerintahan Orde baru yang otoriter menjadi sistem pemerintahan Demokrasi.Sehingga masyarakat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dan kebebasan pers kini menjadi lebih bebas...

    Dian Pungkasari(9)
    XII ips2

    BalasHapus
  60. Perkembangan orde reformasi?
    Kondisi masyarakat indonesia pada masa reformasi sudah sangat bagus ditandai dengan kebebasan berpendapat ,kebebasan pers,sarana kesehatan untuk masyarakat miskin gratis,angaran untuk pendidikan trmsk dalam APBN.kekuranganya terjadi konflik antara penegak hukum yaitu polri dan kpk,kasus bank century yang tak kunjung selesai,
    Agar kita bisa terbebas dari krisis mental ini maka kita membangun dulu karakter bangsa yang kuat agar tujuan dan cita-cita luhur reformasi dpt terwujud.

    AGUS SUGIRI(03)
    XII IPS 2

    BalasHapus
  61. Reformasi adalah pembaharuan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan demikian reformasi merupakan penggantian susunan tatanan perikehidupan lama menjadi tatanan perikehidupan baru secara hukum menuju perbaikan.
    Reformasi yang digalang sejak 1998 merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru, maka diperlukan agenda reformasi yang jelas dengan penetapan skala prioritas, pentahapan pelaksanaan, dan kontrol agar tepat tujuan dan sasaran.

    MUHAMMAD RIDLO
    XII IPS 2

    BalasHapus
  62. saya setuju dengan adanya orde reformasi karena kita sudah bebassssssss dari segala bentuk pengekangan dan pada era reformasi merupakan era pembaharuan dimana ekonomi,pendidikan dan budaya menjadi keadaan yang lebih baik daripada era sebelumnya,dan pembangunan juga cukup merata.Dan pada orde baru ini undang-undang yang di tentukan telah digunakan dengan sebaik-baiknya,dan pada orde baru ini aspirasi rakyat dapat dengan bebas.
    nama:sendiko ady putra
    kelas:XII IPA2

    BalasHapus
  63. saya sngat setuju dengan adnya gerakan reformasi karena pada masa orde baru pemimpinya memang bagus dan bisa mensejahterakan masyarakat indonesia. tapi pada masa itu cara mensejahatrekan rakyat salah contohnya pada masa orde baru yg dipimpim soeharto rakyat makmur tapi hutang bangsa membengkak kalau itu diteruskan lambat laun bangsa kita bisa menjadi bangsa yang hancur karena terlilit hutang yang sangat besar pada bangsa lain.

    M.Bagus yoppy s
    XII-IPA2
    16

    BalasHapus
  64. saya sangat setuju dengan keinginan golongan muda yang ingin indonesia cepat merdeka karena jika indonesia tidak cepat memerdekakan diri maka makin lama pula indonesia dijajah oleh negara lain.
    dan untuk orde baru saya salut dengan pemerintahan suharto yang menomor satukan bidang pertanian sehingga indonesia bisa swasembada pangan tetepi sayangnya proses demokrasi tidak berjalan lancar karena adanya batasan untuk menyampaikan pendapat.




    bastomi tri h
    XII-IPA 2 (2010/2011)
    8

    BalasHapus
  65. menurut saya gerakan reformasi pembangunan yang dilakukan oleh para pemudah merupakan suatu efek kemerdekaan untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk penjajah, krisis ekonomi, sosial budaya dan lain-lain.semangat pembangunan ini menunjukan adanya kesadaran bangsa indonesia tentang hidup merdeka yang benar-benar bebas untuk mengusir segala bentuk diskriminasi dan pelecehan kaum indonesia.dengan adanya gerakan ini semua bidang sektor di indonesia meningkat pesat setiap tahunya
    X11-IPA 1

    BalasHapus
  66. Orde Baru
    Langkah demi langkah diambil oleh pemerintah Orde Baru untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap nilai mata uang rupiah. Disamping pengerahan dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito, pemerintah terus mengadakan persiapan khusus untuk membentuk Pasar Modal.

    Dengan surat keputusan direksi BI No. 4/16 Kep-Dir tanggal 26 Juli 1968, di BI di bentuk tim persiapan (PU) Pasar Uang dan (PM) Pasar Modal. Hasil penelitian tim menyatakan bahwa benih dari PM di Indonesia sebenarnya sudah ditanam pemerintah sejak tahun 1952, tetapi karena situasi politik dan masyarakat masih awam tentang pasar modal, maka pertumbuhan Bursa Efek di Indonesia sejak tahun 1958 s/d 1976 mengalami kemunduran.

    Setelah tim menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka dengan surat keputusan Kep-Menkeu No. Kep-25/MK/IV/1/72 tanggal 13 Januari 1972 tim dibubarkan, dan pada tahun 1976 dibentuk Bapepam (Badan Pembina Pasar Modal) dan PT Danareksa. Bapepam bertugas membantu Menteri Keuangan yang diketuai oleh Gubernur Bank Sentral.

    Dengan terbentuknya Bapepam, maka terlihat kesungguhan dan intensitas untuk membentuk kembali PU dan PM. Selain sebagai pembantu menteri keuangan, Bapepam juga menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai pengawas dan pengelola bursa efek.

    Pada tanggal 10 Agustus 1977 berdasarkan kepres RI No. 52 tahun 1976 pasar modal diaktifkan kembali dan go publik-nya beberapa perusahaan. Pada jaman orde baru inilah perkembangan PM dapat di bagi menjadi 2, yaitu tahun 1977 s/d 1987 dan tahun 1987 s/d sekarang.

    Perkembangan pasar modal selama tahun 1977 s/d 1987 mengalami kelesuan meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa efek. Fasilitas-fasilitas yang telah diberikan antara lain fasilitas perpajakan untuk merangsang masyarakat agar mau terjun dan aktif di Pasar Modal.

    Tersendatnya perkembangan pasar modal selama periode itu disebabkan oleh beberapa masalah antara lain mengenai prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi harga saham dan lain sebagainya.

    Untuk mengatasi masalah itu pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar modal, yaitu Paket Kebijaksanaan Desember 1987, Paket Kebijaksanaan Oktober 1988, dan Paket Kebijaksanaan Desember 1988.


    NAMA:Kurnia angger eka p.
    kelas:XII IPS 2
    NO.ABS:09
    TP:2010-2011

    BalasHapus
  67. Menurut saya.......

    Bahaya Laten Orde Baru


    Senin, 30 Agustus 2010

    Pada Rabu, 25 Agustus 2010, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri mendorong amendemen ke-5 UUD 1945.

    Lewat amendemen, purnawirawan menginginkan dikembalikannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman pembangunan bangsa.

    Masukan yang diberikan sebenarnya cukup bagus untuk membangun negeri ini, namun sungguh ironis, yang menyampaikan justru mantan penguasa Orde Baru.

    Pertanyaannya, apakah selama ini penguasa Orde Baru masih menancapkan kuku-kuku kekuasaannya di negeri ini? Jika mereka mengatasnamakan diri peduli rakyat, mengapa tidak diwujudkan ketika mereka berkuasa? Berkaitan dengan kritikan yang disampaikan oleh mantan penguasa Orde Baru itu, seharusnya jika mereka ingin negeri ini maju dan tenteram, berikanlah sebuah solusi dan masukan, bukan memperkeruh keadaan untuk mencari keuntungan dari rakyat.

    Apa yang mereka lakukan selama ini untuk bangsa dan Tanah Air selain mencari keuntungan dari keringat bangsa ini? Kenangan masa Orde Baru masih terekam jelas di benak kita. Saat itu, rakyat diperlakukan sebagai sapi perahan oleh penguasa.

    Mengapa justru ketika pemerintah mencoba memperbaiki keadaan yang ditimbulkan oleh pemerintahan Orde Baru justru dikisruhkan dengan berbagai pernyataan yang terkesan memojokkan pemerintah?

    Nama:saidatun nisa
    Kelas:XII IPS2
    Absen:19
    TP:2010-2011

    BalasHapus
  68. menurut saya kehidupan politik di jaman orba walaupun mungkin banyak korupsi, banyak kepentingan politisi tak terakomodasi, tapi rakyat kecil lebih tercukupi kebutuhan hidupnya. Para koruptor berani membelanjakan hasil korupsinya didalam negeri bukan menyimpannya diluar. Jarang kerusuhan, spt di sulawesi tiada hari tanpa demo, bgmn masyarakat bisa bekerja dg tenang ?


    Nama:siti nur sholikhah
    kelas:XII IPS 2
    ABSEN:22
    tp:2010-2011

    BalasHapus
  69. menurut sya memang sebaiknya adanya bergantian orde dari orde baru menuju orde reformasi, karena dengan begitu KKN yang terjadi pada masa suharto bisa segera berakhirsehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.
    dari segi ekonomi dan kebebasan pers juga lebih telindungi pada masa reformasi sehingga kaum wartawan lebih leluasa mengkritik pemerintah untuk lebih baik.

    nama : zuli eka kartika sari
    kelas : XII ipa 1
    no. absen : 36

    BalasHapus
  70. menurut saya pergantian orde itu sangat wajar, mengingat adanya pemerintahan sebelumnya yang cenderung mengekang aspirasi rakyat.
    dengan adanya reformasi itu diharapkan keadaan negara yang demokratis dan aktif, sebab sesungguhnya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. selain itu, juga diharapkan mengurangi ketergantungan kita terhadap hutang luar negeri yang biasa digunakan untuk pembangunan dan subsidi pada masa orba. dalam segi politik, reformasi lebih membebaskan golongan untuk membentukparpol, sehingga dapat mengurangi praktek KKN pada pemerintahan.

    nama : Riya mahmudah
    kelas : XII IPA 1
    no.absen :24

    BalasHapus
  71. menurut saya dengan adanya pergantian orde reformasi indonesi bisa bebas dari ancaman krisis ekonomi sehingga indonesia dapat melakukan pembaharuan dari berbagi aspek mulai dari perekonomian, pendidikan, dll dapat terlaksana

    nama : Retno Mayawati
    kelas : XII IPS 2
    no.abs : 25

    BalasHapus
  72. Arista Evayanti17 Oktober 2012 12.24

    pak tak komen,,,,,,,,,,,

    kami siswa-siswi XII_IPA-2 menyatakan dengan ini.
    sejarah indonesia masa orde baru Suwandi MPd sangat rinci dan lengkap. hal" mengenai perkembangan kekuasaan orde baru,kebijakan pemerintah orde baru dll. dalam waktu yang sesingkat-singakatnya,,

    SMANSKA
    rabo, 17 Oktober 2012
    atas nama
    XII_IPA-2






    Ade yolanda
    Afif Achsanul
    Andi Hilmi yahya
    Arista Evayanti
    Asmaul Khotimah
    Desi kumala sari
    Diah Mustika
    Dwindra puspita sari
    Dodik sugiantoro
    Dwita dana pradipta
    Eva meiliya
    Fifi OAP
    Hermawan susanto
    Hikmah Nur hiodayah
    Inggi selsa mei nani
    jumiaton ningsih
    khoirun nisa'
    muhammad isnul
    Nur febriana
    Nur hidayati
    Nuzulah ana
    Novita
    Shanti Dwi sritanti
    aukisno
    sholeh prayoga
    Sahirul falah
    Ummu sholikhatin
    mei firda
    zulli
    yeni mundi sari
    yuagnes

    BalasHapus
    Balasan
    1. ini gaya baru kok ada proklamasi model anyar ala XII IPA 2 TP 2012-2013 ternyata kalian kompak dan cocok untuk bareng-bareng kerja bakti dan kerja sosial, makanya go greennya okey banget

      Hapus